Padang , Pekatnews.com (7/11/2025) 
Di kawasan Pelabuhan Teluk Bayur yang hiruk pikuk, deru mesin kapal, dan suara derek baja saling bersahutan siang malam. Pemandangan kapal besar menurunkan karung-karung pupuk dan barang logistik dari berbagai daerah sudah menjadi hal lumrah. Namun di balik gemerlap aktivitas industri itu, tersimpan kisah getir anak-anak muda lokal yang merasa hanya menjadi penonton di tanah sendiri.

“Ibarat ayam mati di lumbung padi,” begitu ungkapan yang paling sering terdengar dari pemuda sekitar Teluk Bayur. Di tengah banyaknya perusahaan besar, mulai dari BUMN hingga swasta, mereka justru kesulitan mendapatkan pekerjaan layak di lingkungan pelabuhan. Ironisnya, untuk sekadar menjadi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), sebagian harus merogoh kocek jutaan rupiah.

 Salah seorang warga, sebut saja Bayu, mengaku sudah mencoba melamar di beberapa perusahaan pelabuhan namun tak kunjung diterima. “Padahal kami anak daerah, tinggal di sini sejak kecil. Tapi kalau tidak punya uang pelicin atau koneksi, sulit sekali masuk. Bahkan untuk ikut TKBM saja diminta biaya besar,” ujarnya lirih.

Aktivitas bongkar muat di pelabuhan memang terlihat menjanjikan. Setiap hari ribuan ton barang diangkut, mulai dari pupuk, semen, hingga bahan pangan. Foto-foto yang beredar menunjukkan tenaga kerja sibuk memindahkan muatan dari kapal ke truk di bawah terik matahari. Namun di balik itu, kesejahteraan dan kesempatan kerja bagi warga sekitar masih menjadi persoalan klasik.

Perusahaan besar datang silih berganti, tapi pemuda setempat tetap menganggur. Ada yang akhirnya bekerja serabutan, ada juga yang memilih merantau,” kata Evi suandi, tokoh pemuda Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Padang Selatan. Menurutnya, situasi ini sudah lama terjadi dan belum ada solusi nyata dari pihak berwenang.

 Pemerintah sebenarnya telah menegaskan bahwa proses rekrutmen tenaga kerja, terutama di sektor pelabuhan, harus transparan dan berpihak kepada masyarakat lokal. Namun praktik di lapangan sering kali jauh dari harapan. Banyak yang mengaku sistem perekrutan masih tertutup dan diwarnai pungutan tak resmi.

Sejumlah aktivis kepemudaan mendesak agar Kementerian BUMN dan pihak Pelindo selaku pengelola pelabuhan turun tangan. Mereka meminta adanya audit terbuka terhadap sistem kerja dan perekrutan di kawasan Teluk Bayur. “Jangan sampai fasilitas negara justru menjadi ladang ketimpangan sosial bagi masyarakat di sekitarnya.

Bagi sebagian besar pemuda Teluk Bayur, pelabuhan bukan sekadar tempat bekerja, melainkan simbol kehidupan. Dari pelabuhan inilah denyut ekonomi kota bergerak, namun juga dari sini rasa ketidakadilan tumbuh. “Kami tidak iri, kami hanya ingin kesempatan yang adil,” kata seorang pemuda lainnya.

Padang – Jika dibiarkan, kondisi ini dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan sosial di masa depan. Kesenjangan antara pekerja dari luar daerah dan warga lokal bisa memperburuk rasa memiliki terhadap kawasan pelabuhan. Pemerintah daerah diharapkan hadir, tidak hanya sebagai penonton, tetapi sebagai pengayom yang mampu membuka peluang nyata bagi masyarakat sekitar.

 Teluk Bayur sejatinya bisa menjadi contoh sukses bagaimana industri pelabuhan menyejahterakan warga. Namun selama biaya tinggi dan sistem tertutup masih menghalangi langkah anak-anak muda lokal, ungkapan “ayam mati di lumbung padi” akan tetap bergema di bibir mereka yang menatap kapal demi kapal bersandar di dermaga.

#evi suandi#