PEKATNEWS.COM- Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN RB) Abdullah Azwar Anas meresmikan 15 Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten/Kota se Indonesia di Sheraton Hotel Jakarta Selatan pada Senin 24 Juni 2024.

Diketahui juga bahwa Tanah Datar merupakan satu-satunya Kabupaten dari 15 Mal MPP yang diresmikan itu. 

Bupati Kabupaten Tanah Datar Eka Putra, SE. MM. langsung hadir dan menandatangani prasasti digital menandai peresmian yang disaksikan Menteri. 

Bupati Eka Putra didampingi Asisten Administrasi Umum Jasrinaldi, Kadis PMTSP Syofa Nova Budianto dan Kabag Prokopim Dedi Tri Widono selepas peresmian memaparkan bahwa pembangunan MPP sebagai komitmen untuk peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat Tanah Datar. 

Setelah diresmikan oleh Men PAN RB Status pelayanan di Tanah Datar meningkat menjadi Mal Pelayanan Publik (MPP) sebelumnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang gedung nya secara fisik telah diresmikan pada 24 Januari 2024 lalu. 

Secara fisik digambarkan Bupati Eka Putra gedung MPP Tanah Datar bertingkat 2 memiliki 15 gerai dengan 104 jenis layanan untuk masyarakat dari 7 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 4 Instansi Vertikal, 1 Lembaga Keuangan, 1 Perumda dan 1 lembaga Pemprov Sumbar.

Dan dari Dinas yang terlibat Dinas PMPTSP, Dinas Nakerin, Dukcapil, Dinas Perkim LH, Dinas PU PR dan Pertanahan, Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan serta Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Kemudian Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, DJP atau pajak, Polres Tanah Datar, Samsat, Bank Nagari dan PDAM Tirta Alami Batusangkar. 

Bupati Eka Putra berharap dengan adanya MPP semakin mampu menjawab dan memberikan berbagai pelayanan terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan.

Bupati Eka Putra juga berjanji akan meningkatkan kinerja serta menambah jumlah gerai yang ada dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital atau online sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal. 

Pada kesempatan itu Men PAN RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan apresiasi kepada Bupati dan Walikota yang telah hadir untuk melakukan penandatanganan peresmian Mal Pelayanan Publik dan Mal Pelayanan Publik Digital.

Disampaikan Men PAN RB ujung dari birokrasi adalah pelayanan oleh sebab itu kunci penyelenggaraan MPP adalah komitmen, kerja sama, integrasi, serta kinerja dan kualitas pelayanan. 

Menteri juga berpesan kepada seluruh Bupati dan Walikota untuk dapat melakukan survei kepada publik melalui lembaga survei terhadap kepuasan terhadap MPP.

Sementara itu Plt. Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Akik Dwi Suharto Rudolfus mengatakan saat ini di Indonesia sudah ada 191 MPP Kabupaten/Kota yang diresmikan dengan peresmian 15 MPP hari ini, maka sudah ada 206 MPP yang ada di Indonesia menjadi 206 MPP. 

Adapun 15 MPP yang diresmikan bersama adalah Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Kampar, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bogor, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Bima, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Buton, Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Luwu. (Rzl)