PEKATNEWS.COM- Guna mencegah dan menindak terjadinya kejahatan korupsi serta penyalahgunaan wewenang Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar sampai berujung hukum, Bupati Eka Putra, SE, MM penuhi undangan Monitoring dan Evaluasi terkait Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI pada Senin 02 Desember 2024 di Jakarta. 

Disampaikan Bupati Eka Putra bahwa praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang akan berpengaruh terhadap pelayanan publik, merugikan rakyat, besarnya pengeluaran layanan pemerintah, merusak struktur pemerintahan dan menghambat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pemerintah. 

Bupat Eka Putra terus membenahi dan tingkatkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkhusus berkaitan dengan Anggaran Daerah, tata kelola pemerintahan yang terintegrasi dan pelayanan publik yang maksimal serta terhindar dari praktik korupsi.

Disampaikanya Pemerintah Daerah bersama DPRD berkomitmen mencegah dan memberantas praktik korupsi di Tanah Datarb diupayakan melalui perbaikan kinerja sesuai dengan pedoman dalam capaian aksi pencegahan korupsi.

MCP merupakan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi dalam upaya perbaikan tatakelola pemerintahan yang dilakaanakan oleh pemerintah daerah diseluruh Indonesia, dimana MCP ini memiliki 8 (delapan) cakupan intervensi. 

Delapan cakupan intervensi MCP yang disampaikan Bupati Eka Putra itu meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, Manajemen ASN, Pengelolaan BMD dan Optimalisasi Pajak Daerah.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra yang selalu komit terhadap administrasi dan perencanaan yang sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Disampaikannya, Kabupaten Tanah Datar meraih berbagai prestasi termasuk dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan didaerah, dan Tanah Datar termasuk perencanaan pembangunan daerah terbaik di wilayah Sumatera dan peringkat empat nasional. 

Keseriusan DPRD dengan pemerintah daerah terlihat jelas terhadap langkah yang diambil dan bagaimana Kabupaten Tanah Datar terbebas dari korupsi dan penyalahgunaan wewenang. 

Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Uding Juharudin sampaikan apresiasi kepada Pemda Tanah Datar atas prestasi yang diraih dan mengatakan KPK gagal sebagai mitra bagi pemerintah daerah jika masih terdapat kasus atau OTT. 

KPK dalam perbaikan tata kelola itu ada tiga strategi ibarat anak panah tri sula, pertama pendidikan, kedua pencegahan dan ketiga penindakan dan MCP bisa sebagai upaya dalam mencegah tindakan korupsi tidak semata mencari nilai baik, ungkap nya. 

Turut mendampingi Bupati Eka Putra ke KPK RI tersebut Ketua DPRD Tanah Datar, Sektetaris Daerah, Inspektur, Kepala OPD dan beberapa Kabag Setda Tanah Datar. (Rzl)