PADANG Pekat News.com (9/3/2026) Kekecewaan warga terus memuncak menyusul munculnya dugaan perubahan data penerima bantuan bagi korban bencana yang terjadi pada 27 November 2025 lalu. Warga menilai proses pendataan yang semula dilakukan untuk memastikan korban terdampak justru diduga berubah di tengah jalan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga, pada saat bencana terjadi pemerintah setempat bersama aparat terkait sempat melakukan pendataan awal terhadap warga yang terdampak. Pendataan tersebut menjadi dasar untuk menentukan penerima bantuan, termasuk bantuan hunian sementara (huntara).

Dalam daftar awal itu tercatat sejumlah warga yang rumahnya mengalami kerusakan dan terdampak langsung oleh bencana. Beberapa nama yang disebut warga antara lain Darnis, Bustami, Syamsimar, Desmawati, Farida, Patimah, Suni, Mega, Atis, Teti, Maria, Malah, Iyet, Uniang Isam, Amang, Liyar, Bogon, Idar, Trisna atau Doni, Amek atau Arianto, Sier, Eli, Rika, Ita, Ires, Ema, Iin Bakso, Dunie, Pik Laweh, Nideh, Lina, Nenda, Siwaik hingga Ipung.

Namun dalam perkembangannya, warga menduga daftar tersebut mengalami perubahan secara sepihak. Sejumlah nama yang sebelumnya tercatat sebagai korban terdampak justru disebut tidak lagi masuk dalam daftar penerima bantuan.
Sebaliknya, muncul sejumlah nama baru yang menurut warga tidak berada di wilayah yang terdampak langsung oleh bencana.

Beberapa nama yang disebut-sebut kini tercantum sebagai penerima bantuan hunian sementara antara lain Mona, Kartini, Idar Lilik atau Darnelis, Kufli, Syamsinar, Pisriwati, serta Siti.
Perubahan daftar tersebut memicu kecurigaan di tengah masyarakat. Warga menduga adanya “permainan data” yang melibatkan oknum perangkat nagari hingga oknum wali nagari dalam proses penentuan penerima bantuan.

Situasi ini memicu keresahan di tengah masyarakat yang merasa hak mereka sebagai korban bencana terabaikan. Warga berharap pemerintah daerah serta instansi terkait segera melakukan klarifikasi dan penelusuran terhadap dugaan perubahan data tersebut agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran.

“Kalau memang ada perubahan data, harus dijelaskan secara terbuka. Jangan sampai bantuan untuk korban bencana justru tidak diterima oleh mereka yang benar-benar terdampak,” ujar salah seorang warga.

Hingga kini polemik terkait data penerima bantuan tersebut masih menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Warga berharap adanya transparansi serta evaluasi menyeluruh terhadap proses pendataan agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah nagari.