Payakumbuh — Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Payakumbuh menggelar rapat bersama sejumlah ketua komite sekolah, kepala sekolah, dan guru tingkat SD dan SMP se-Kota Payakumbuh. Rapat yang digelar di Ruang Rapat DPRD pada Senin siang (21/4/2025) ini membahas berbagai persoalan krusial di dunia pendidikan Payakumbuh. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi C, Fitrayanto, S.Pd.

Dalam sambutannya, Fitrayanto menyampaikan apresiasi atas kehadiran para peserta dan menegaskan pentingnya peningkatan mutu pendidikan di Payakumbuh. Salah satu isu utama yang disorot dalam rapat adalah penggunaan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang kerap menjadi perdebatan di lingkungan sekolah.

"Kita berharap dunia pendidikan di Payakumbuh bisa terus berkembang. Isu sentral seperti LKS ini harus segera diantisipasi agar tidak menghambat proses belajar-mengajar," ujarnya.

Sejumlah perwakilan sekolah mengemukakan berbagai kendala. Wakil Kepala SMPN 1 Payakumbuh menyampaikan bahwa bahan ajar masih berasal dari koperasi sekolah, sementara buku dari Kurikulum Merdeka belum mencukupi. Ia juga menyatakan bahwa LKS tidak lagi diberlakukan di sekolahnya.

Ketua Komite SMPN 1 menambahkan bahwa anggaran sekolah belum mampu mendukung berbagai kegiatan, ditambah hambatan pembangunan karena beberapa gedung berstatus cagar budaya.

Kepala SMPN 2 dan ketua komitenya menyuarakan kekhawatiran atas minimnya dana BOS, yang membuat sekolah negeri tertinggal dibanding swasta. Plt. Kepala SMPN 4 menyebutkan LKS masih digunakan di kelas reguler, sedangkan Kepala SMPN 5 mengeluhkan keterbatasan sarana prasarana dan berkurangnya jumlah guru tiap tahun.

Perwakilan SD pun tak luput menyampaikan persoalan, seperti penggunaan LKS, pungutan sekolah, dan kebutuhan penetapan kepala sekolah definitif seperti yang terjadi di SDN 04.

Menanggapi hal ini, Fitrayanto meminta seluruh sekolah menyampaikan persoalan secara tertulis untuk dijadikan bahan rapat kerja bersama Dinas Pendidikan.

"Semua aspirasi kita tampung dan akan kita perjuangkan dalam pembahasan anggaran tahun berikutnya," kata Fitrayanto.

Anggota Komisi C lainnya, H. Dahler, SH dan Mesrawati, S.Pd, menilai rapat ini sebagai forum strategis untuk menjaring aspirasi pendidikan. Sementara Adi Suryatama, ST dan Jen Zuldi Rozalim, SH mendorong percepatan penyelesaian masalah LKS serta penguatan anggaran pendidikan.

Rapat juga menyinggung rencana pengembangan program BOS Daerah (BOSDA) sebagai solusi tambahan untuk menutupi kekurangan dana operasional sekolah. Komisi C menegaskan komitmennya untuk terus mengawal peningkatan kualitas pendidikan di Kota Payakumbuh.(*)