Padang PekatNews Ketua Relawan Prabowo Indonesia Kuat ( REPRO ) DPW Sumbar RONI ketika di temui awak media menanggapi persolan ini menyampaikan “untuk menjaga wibawa pemerintah dan kepercayaan publik dalam pemerintahan Presiden Prabowa Subianto ini, kami relawan prabowo akan mengawal komitmen yang di canangkan tegas, kepada seluruh aparatur pemerintah agar jangan menyalah gunakan jabatan (abuse of power) dan melanggar aturan yang ada bila ada akan di tindak tegas. (19/3/25) Demikian pesan yang kami terima dari Ketua Umum DPN REPRO HOTMIAN SIREGAR.

Dugaan kegiatan fiktif pada Operasi dan Pemeliharaan (OP) Sumber Daya Air (SDA) Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V semakin kuat.

Hal ini disebabkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) OP sejak 17 Februari 2025 belum bersedia untuk dikonfirmasi langsung.

Syatriawan,ST, MT sebagai PPK OP SDA BWS SV baru membalas wartawan melalui whatsaap 12 Maret 2025. Dalam chat whatsaap tersebut, Syatriawan mengakui bahwa pekerjaan pembuangan sendimen di Polder/kolam retensi Air Tawar dan Ulak Karang Retarding Pond Kota Padang tidak ada, yang ada hanya perbaikan pintu air dan rumah jaga. Syatriawan juga menyampaikan bahwa pekerjaan ini termasuk dalam kegiatan pemeliharaan rutin tahun 2024.

"Kegiatannya tahun anggaran 2024, pemeliharaan rutin, perbaikan pintu-pintu air di Polder dan perbaikan rumah jaga," jawab Syatriawan.(12/03)

Sementara untuk kegiatan pemeliharaan berkala Polder/kolam retensi Air Tawar dan Ulak Karang, PPK Syatriawan mengakui semua yang dikerjakan secara swakelola terealisasi dan bukan mengenai galian sedimen Polder sebab anggarannya tidak mencukupi.

"Galian sedimen tidak bisa dilaksanakan, dana tidak cukup," ujar Syatriawan menambahkan keterangannya.

RKA-KL Operasi dan Pemeliharaan SDA II - tahun anggaran 2024 terdapat pekerjaan layanan/laporan/dokumen, operasi, dan unit.

Dugaan fiktif tercium pada pekerjaan unit yang mana semuanya dilaksanakan secara swakelola di seluruh Kabupaten dan Kota pada wilayah Sumatera Barat.

Pekerjaan unit terdiri dari 3 kegiatan dengan jumlah anggaran yang berbeda.

Seperti operasi rutin Polder/kolam retensi Danau Cimpago dengan anggaran Rp 269.510.000, pemeliharaan berkala Polder/kolam retensi Danau Cimpago d Ngan anggaran Rp 200.000.000 dan pemeliharaan rutin Polder/kolam retensi Danau Cimpago dengan anggaran Rp 50.000.000.

Untuk memuaskan informasi publik, PPK OP SDA BWS Sumatera V diharapkan untuk transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan keterangan, agar media dapat mempublikasikan kepada masyarakat.

Apa saja pekerjaan yang dilakukan pada kegiatan operasi rutin, pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin pada satu tempat yang sama. Selanjutnya, bagaimana realisasi anggaran pada kegiatan tersebut.

Tahun anggaran 2024, BWS Sumatera V melalui Satker OP SDA memiliki ratusan kegiatan di Sumatera Barat. 

Tahun 2024 lalu, Satker OP SDA BWS SV mengelola anggaran Rp 87.177.822.000.00.

Anggaran sebesar itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi kewajiban yang tidak dapat diabaikan. Namun sikap tertutup yang ditunjukkan sebelumnya oleh pihak-pihak yang terkait justru semakin memicu rasa penasaran masyarakat. Kecurigaan adanya dugaan penyalahgunaan anggaran yang terstruktur semakin kuat.

Sikap kurang transparan dari pejabat yang mengelola dana publik ini telah mencederai prinsip keterbukaan informasi yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Selanjutnya, wartawan tetap akan melanjutkan investigasi dilapangan terkait kegiatan OP SDA BWS Sumatera V tahun 2024.

Selanjutnya Ketua DPW REPRO Sumbar Roni menyorot dalam masalah Dugaan kegiatan FIKTIF PADA OPERASI DAN PEMELIHARAAN (OP) SUMBER DAYA AIR (SDA) BALAI WILAYAH SUNGAI (BWS) SUMATERA V, Hal ini secara resmi sudah menyurati BWSS V tapk tidak ada tanggapan sampai sekarang, sementara surat tembusanya sudah kami sampaikan ke DPN REPRO di jakarta untuk di tindak lanjuti Ke kementerian PU melalui Dirjen Sumberdaya Air.

RONI menambahkan ketkdak transparan dan mal adminstrasi ini sudah sering terjadi hendaknya menjadi catatan bagi BPK RI untuk memeriksa semua proyek di bawah BWS V ini. Saya beri contoh ketika tender dukungan material dari PT ALI tetapi ketika pelasanaan proyek yang memasok material PT BABA. yang lebih aneh lagi Izin dengan lokasi sumber mareial berbeda kadang kadang dari lokasi tidak ada izin alias Ilegal. dugaan ini terjadi ketiaka peristiwa Polisi tembak Polisi di solok selatan. Terindikasi ini ada kaitan dengan salah satu proyek BWSS V.

Kami dari Relawan Prabowo Indonesia Kuat DPW REPRO Sumbar yakin dengan profesionalitas BPK RI ketika ada temuan pasti di buat dalam laporan tidak akan bisa di manipulatif oleh iming iming oknum yang ada di proyek tersebut. Jika temuan yang merugikan Negara tidak di kembalikan maka Aparat Penegak Hukum terutama kejaksaan Tinggi Sumatera Barat pasti akan bergerak cepat Untuk Memanggil pihak- Pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan pekerjaan fikttif tersebut. Untuk itu DPW REPRO Sumbar dan jajaran kepengurusan serta kawan kawan dari Media Masa siap mengawal hal ini dan ini memang kewajiban kami sebagai kontrol sosial di tengah masyarakat. Tutup Roni(*)

Pemberitan ini kami rangkum dari beberapa Media online atas pemberitaan yang sudah ada.