Jakarta, Diskominfo – Bencana banjir tahunan yang kerap melanda Kabupaten Lima Puluh Kota, terutama di wilayah Pangkalan, Harau, Kapur IX, serta daerah lainnya, menjadi perhatian serius Bupati Safni Sikumbang. Dalam upaya mencari solusi konkret dan jangka panjang, Bupati Safni menyambangi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Senin sore (21/04/2025), untuk berdiskusi langsung dengan Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Muhammad Adek Rizaldi.

Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mengatasi dampak banjir yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Safni memaparkan kondisi terkini di lapangan, termasuk titik-titik rawan banjir, faktor penyebab utama, serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat banjir. Ia juga menyampaikan sejumlah usulan program serta kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur pengendali banjir, seperti normalisasi sungai, perbaikan drainase, dan pembangunan embung.

“Kami butuh dukungan dari pemerintah pusat karena penanganan banjir ini tidak bisa kami kerjakan sendirian. Kami ingin banjir di Lima Puluh Kota, terutama di Pangkalan, Kapur IX, Harau dan sekitarnya, bisa dikendalikan dan tidak lagi menjadi langganan tiap musim hujan,” ujar Bupati Safni Sikumbang.

Secara khusus, Bupati menyoroti Kecamatan Pangkalan yang setiap tahunnya menjadi titik terparah terdampak banjir.

“Kerugian yang ditimbulkan setiap kali banjir di wilayah Pangkalan mencapai Rp52.000.000.000 berdasarkan data yang kami peroleh. Untuk itu, kami mohon kepada Kementerian PU, khususnya Dirjen SDA, agar wilayah ini menjadi perhatian khusus dan diprioritaskan penanganannya. Salah satunya dengan normalisasi Batang Harau,” tegas Safni.

Menanggapi hal itu, Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Dirjen Sumber Daya Air, Kementerian PU, Muhammad Adek Rizaldi menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti usulan tersebut, termasuk melakukan kajian teknis dan pemetaan di lapangan melalui Balai Wilayah Sungai V.

“Kami juga menginformasikan bahwa Bendungan Koto Panjang berdasarkan evaluasi Dirjen SDA telah mampu mereduksi banjir hingga 34%. Kami menyarankan beberapa alternatif lainnya, seperti peninjauan ulang pola elevasi Bendungan Koto Panjang, pembangunan waduk untuk menahan debit air yang mengalir hingga 3000 meter kubik per detik, serta menjalin koordinasi intensif dengan BMKG terkait penanganan cuaca,” jelas Adek Rizaldi.(*)