PADANG,Pekatnews.com (3 April 2026)      Polemik transparansi data penerima bantuan sosial (bansos) mencuat di Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan. Warga dibuat bingung setelah muncul pernyataan dari salah seorang Ketua RT yang menyebut bahwa data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan bansos merupakan “rahasia” dari oknum Petugas Sosial Masyarakat (PSM).

Kondisi ini bermula ketika warga mempertanyakan adanya penambahan penerima PKH dan bansos di lingkungan mereka. Namun jawaban yang diterima justru mengejutkan. Ketua RT yang enggan disebutkan namanya menyatakan dirinya tidak mengetahui siapa saja penerima baru.

“Tidak tahu siapa saja yang masuk sebagai penerima baru. Itu rahasia dari PSM, cukup penerima saja yang tahu,” ujar Ketua RT tersebut, memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat.

Pernyataan itu langsung menuai reaksi dari warga. Sejumlah masyarakat menilai sikap tersebut bertentangan dengan prinsip transparansi dalam penyaluran bantuan sosial yang selama ini digaungkan pemerintah.

Di sisi lain, pihak Kelurahan Teluk Bayur justru memberikan pernyataan yang berbeda. Indra, selaku Kasi Kesejahteraan Sosial (Kesos) Kelurahan Teluk Bayur, menegaskan bahwa tidak ada kebijakan untuk merahasiakan data penerima bansos.

“Kami dari kelurahan tidak pernah merahasiakan terkait bansos. Hal ini justru harus diketahui publik,” tegas Indra saat ditemui di ruang kerjanya.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh salah seorang anggota PSM yang meminta namanya disamarkan, sebut saja FA. Ia menegaskan bahwa tidak ada aturan yang menyebutkan data penerima bansos bersifat rahasia.

“Tidak ada rahasia terkait bansos. Data itu seharusnya bisa diketahui, apalagi untuk memastikan tepat sasaran,” ujarnya.

Perbedaan pernyataan antara Ketua RT dan pihak kelurahan maupun oknum PSM ini semakin memperkeruh situasi. Warga pun mulai mempertanyakan ada apa di balik klaim “rahasia” tersebut.

“Kalau memang tidak ada yang ditutup-tutupi, kenapa harus disebut rahasia? Ini yang jadi pertanyaan kami,” ungkap salah seorang warga.

Situasi ini memunculkan dugaan adanya miskomunikasi hingga potensi penyimpangan dalam proses pendataan maupun penyaluran bansos. Apalagi bansos merupakan program strategis yang menyangkut hak masyarakat kurang mampu.

Publik kini mendesak adanya keterbukaan data serta klarifikasi resmi dari pihak terkait, termasuk peran PSM di lapangan. Transparansi dinilai menjadi kunci untuk menghindari konflik sosial dan kecurigaan di tengah masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, polemik terkait “rahasia bansos” di Kelurahan Teluk Bayur masih menjadi perbincangan hangat di kalangan warga. Masyarakat berharap pemerintah setempat segera mengambil langkah tegas untuk memastikan keterbukaan dan keadilan dalam penyaluran bantuan sosial.

#tim#