Payakumbuh — Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Wirman Putra, menegaskan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 harus responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota, Senin (30/03/2026).

“Kami mengapresiasi pelaksanaan Musrenbang RKPD 2027 dari tingkat kelurahan hingga kota sebagai langkah penting merumuskan arah pembangunan yang partisipatif dan akuntabel,” kata Wirman.

Ia menyebut DPRD aktif mengawal proses perencanaan melalui musrenbang, reses, dan rapat dengar pendapat guna memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi sejak awal.

Menurut dia, sejumlah isu strategis yang dihimpun DPRD antara lain perbaikan infrastruktur jalan dan drainase, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan pembinaan keagamaan dan budaya.

Selain itu, DPRD juga menyoroti persoalan ekonomi masyarakat, seperti keterbatasan lapangan kerja, rendahnya keterampilan tenaga kerja, serta belum optimalnya pengembangan UMKM.

Wirman menambahkan persoalan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah, serta keterbatasan sarana pelayanan publik juga menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan.

Ia menegaskan seluruh aspirasi tersebut telah dirangkum dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dan menjadi bahan masukan dalam penyusunan RKPD 2027.

DPRD, lanjutnya, mendorong agar Pokir tidak hanya menjadi catatan, tetapi benar-benar diterjemahkan dalam program prioritas dan kebijakan anggaran daerah.

Wirman menilai tema RKPD 2027 tentang transformasi sosial ekonomi yang inklusif dan berdaya saing sudah relevan, namun perlu disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.

“Kami berharap RKPD 2027 menjadi dokumen yang realistis, terukur, dan selaras dengan kebijakan provinsi maupun nasional,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya efisiensi belanja serta penguatan belanja publik agar pembangunan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Harapan kami sederhana, setiap rencana yang disusun hari ini benar-benar hadir menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi menjadi bukti nyata bahwa negara hadir di tengah kehidupan warga,” pungkasnya.

(*).