Payakumbuh—DPRD Kota Payakumbuh meminta Pemko Payakumbuh menyusun APBD 2027 secara lebih selektif dengan memastikan setiap rupiah anggaran memiliki manfaat nyata bagi masyarakat di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Ketua DPRD Kota Payakumbuh Wirman Putra mengatakan keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari dampaknya terhadap pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi dan penyelesaian persoalan masyarakat.

"Keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari besarnya penyerapan anggaran, tetapi dari manfaat yang dirasakan masyarakat," kata Wirman usai Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Keuangan Wali Kota tentang Ranperda APBD 2027 di ruang sidang DPRD, Senin (21/09/2026).

Menurut dia, kondisi fiskal yang semakin terbatas menuntut pemerintah menyusun anggaran secara hati-hati, efisien dan tepat sasaran.

Program yang belum menjadi prioritas, belum matang perencanaannya atau berpotensi membebani keuangan daerah perlu dievaluasi.

DPRD mendukung anggaran untuk pendidikan, kesehatan, UMKM, pertanian, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan masyarakat serta pengembangan keterampilan generasi muda.

"Kami mendukung program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dan memiliki manfaat yang jelas. Program yang belum menjadi prioritas atau belum memiliki perencanaan matang perlu dievaluasi dan ditunda," ujarnya.

DPRD juga meminta penjelasan terukur mengenai target PAD, dana transfer, belanja pegawai, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pengelolaan aset, SiLPA dan pembiayaan daerah.

Pada sisi pendapatan, pemerintah diminta memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi pajak, retribusi, aset daerah dan kinerja BUMD tanpa menambah beban masyarakat kecil maupun pelaku UMKM.

"Peningkatan PAD bukan sekadar mengejar besarnya penerimaan. Setiap potensi pendapatan harus dikelola secara profesional, setiap kebocoran harus diminimalkan, dan setiap rupiah yang diterima harus dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya bagi rakyat," kata Wirman.

DPRD menegaskan pembahasan APBD 2027 bukan sekadar menaikkan atau menurunkan angka anggaran, tetapi memastikan kebijakan fiskal menjawab kebutuhan masyarakat dan menghasilkan pembangunan yang terukur.

"APBD bukan hanya soal angka. Setiap rupiah anggaran harus benar-benar bekerja untuk masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan," pungkasnya. 

(*).