Daerah

Viral Karcis Parkir Rp2.000 di Payakumbuh, Dishub Luruskan Makna Tahun 2024 pada Tiket.

PAYAKUMBUH – Sebuah unggahan di media sosial yang viral di PayakumbuhKini, terkait karcis retribusi parkir kendaraan roda dua di Kota Payakumbuh menjadi perbincangan warganet. Karcis dengan nominal Rp2.000 tersebut menuai perhatian setelah disertai narasi keluhan dan peringatan terkait persoalan parkir di lapangan.

Unggahan itu turut memuat pesan agar persoalan parkir segera dihentikan, serta menyebut Satuan Tugas (Satgas) akan melakukan penertiban. Namun, di tengah ramainya perbincangan, muncul pemahaman yang perlu diluruskan terkait tahun yang tercantum pada karcis tersebut.

Berdasarkan konfirmasi awak media kepada pejabat Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Payakumbuh, Yulhendri L, S.Sos, melalui pesan WhatsApp, tahun 2024 yang tertera pada karcis bukan menunjukkan tahun penerbitan karcis. Tahun tersebut merujuk pada dasar hukum yang tercantum, yakni Peraturan Daerah (Perda) Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2024, tertanggal 4 Januari 2024.

Dengan demikian, pencantuman tahun 2024 pada karcis perlu dipahami dalam konteks dasar hukum yang menjadi landasan retribusi parkir, bukan sebagai penanda bahwa karcis tersebut merupakan karcis yang dicetak atau diterbitkan pada tahun 2024.

Persoalan ini menjadi pengingat bahwa informasi yang beredar di media sosial perlu dibaca secara utuh, tidak hanya berdasarkan tulisan atau gambar yang terlihat. Ketika sebuah informasi menjadi viral, pemahaman terhadap konteks dan aturan yang mendasarinya menjadi penting agar tidak memunculkan kesimpulan yang keliru.

Di sisi lain, pelayanan parkir tetap menjadi bagian dari pelayanan publik yang membutuhkan ketertiban, transparansi, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Petugas parkir harus menjalankan tugas sesuai aturan, sementara masyarakat juga diharapkan memahami mekanisme dan tarif retribusi resmi.

Kritik terhadap pelayanan publik merupakan hal yang wajar dan menjadi bagian dari kontrol sosial. Namun, penyampaian kritik yang didasarkan pada informasi akurat dan pemahaman regulasi akan lebih konstruktif dalam mendorong perbaikan pelayanan, dibandingkan membangun opini dari informasi yang belum dipahami secara menyeluruh.

Viralnya persoalan karcis parkir ini sekaligus menjadi refleksi bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi digital. Membaca, memahami, dan memastikan konteks sebuah informasi sebelum menyebarkannya merupakan bagian dari tanggung jawab bersama.

Sebab, persoalan parkir bukan semata-mata tentang nominal Rp2.000, melainkan juga menyangkut ketertiban, kepastian aturan, kualitas pelayanan, serta kesadaran bersama dalam menjaga kenyamanan ruang publik di Kota Payakumbuh.

(*).

Admin :
Fajri HR.