Anggota komisi VII DPR kembali mempertanyakan rencana pemerintah yang disebutkan Pertamina untuk menghapus Premium dan Pertalite. Anggota komisi Kardaya Warnika mengatakan pemerintah harus mau menurunkan harga BBM jenis lainnya kalau mau melakukan penghapusan.

Secara gamblang, Kardaya menyebut kalau bisa Pertamax harganya harus dimurahkan apabila mau menghapus Premium. Dirinya pun membuka diri kalau kedua jenis BBM tadi mau dihapus.

"Premium dan Pertalite, ini ada wacana akan ditiadakan, bagi saya tidak ada masalah kalau mau dihilangkan, yang penting BBM yang masih dijual itu murah. Kalau mau dihilangkan Pertamax harganya harus diturunkan," ujar Kardaya saat rapat kerja dengan Kementerian ESDM, di ruang rapat komisi VII, Jumat (26/6/2020).

Memang, Kardaya sendiri mengakui bahwa subsidi Premium sama saja merusak lingkungan. Dia memberi usulan lebih baik menghapus Premium atau menurunkan harga Pertamax.

"Mana yang lebih baik, Pertamax diturunkan atau Premium dihilangkan? Di satu sisi, kita tahu kalau subsidi premium sama saja kayak merusak lingkungan," ujar Kardaya.

Hal senada disampaikan anggota komisi lainnya, Sartono Hutomo. Sartono mengatakan jika harus dihilangkan, maka perlu ada penggantinya dengan harga yang sama. Karena ini akan berdampak pada masyarakat luas apalagi dalam situasi yang tidak menentu seperti sekarang ini.

"Tahu-tahu akan hilang tidak dijual. Apakah juga jadi beban Pertamina yang menumpuk tidak terbayar oleh Pemerintah akhirnya jadi suatu kebijakan subsidi kita hilangkan lah," ungkap Sartono.

Sebelumnya, saat ditanya hal yang sama Menteri ESDM menyebut memang pemerintah mau mengurangi emisi secara jangka panjang. Sementara dua jenis BBM yang wacananya dihapus ini memiliki emisi yang buruk bagi lingkungan.

Negara lain pun mulai meninggalkan BBM yang emisinya besar, Premium misalnya. Arifin menyebut pengguna BBM sekelas Premium hanya ada 6 negara di seluruh dunia, Indonesia salah satunya.

"Terkait Premium dan Pertalite kita memang mau mengurangi emisi jangka panjang. Premium ini kita salah satu 6 negara yang masih gunakan Premium, karena negara maju sudah gunakan standar baru untuk kurangi emisi, jadi dampaknya bisa meringankan beban lingkungan," ungkap Arifin saat melakukan rapat kerja di Komisi VII, Kamis (25/6/2020).

Sumber : detik.com