Jul 6, 2021
0
0
Yalimo Papua Pekatnews.com - Kerusuhan masih terjadi di Kabupaten Yalimo, Papua, akibat massa yang tidak puas atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilihan bupati (pilbup) di wilayah itu. Sebanyak 34 gedung perkantoran dan ratusan motor dibakar massa.
Kapolda Papua Irjen Mathius Fakhiri mengatakan kerugian akibat pembakaran yang terjadi di Elelim, ibu kota Kabupaten Yalimo, diperkirakan mencapai Rp 324 miliar.
Besarnya kerugian akibat pembakaran yang terjadi pada Selasa (29/6) karena, selain membakar gedung pemerintah dan ruko, massa pendukung paslon Erdi Dabi-Jhon Wilil juga membakar kendaraan, baik roda dua maupun empat.
"Tercatat 34 perkantoran, 126 ruko yang dibakar serta 115 sepeda motor dan roda empat empat unit," kata Irjen Pol Fakhiri, seperti dilansir Antara, Selasa (6/7/2021).
Berikut runutan kasus kerusuhan di Yalimo hingga 34 gedung perkantoran dan ratusan kendaraan dibakar massa.
Pada Selasa (29/6) lalu, MK membacakan putusan terkait sengketa Pilbup Yalimo dan disiarkan secara daring. Putusan yang dibacakan Ketua MK Anwar Usman itu mendiskualifikasi paslon Pilbup Yalimo Erdi Dabi-John Wilil.
"Setelah mendengarkan hasil putusan MK, massa pendukung nomor urut 01 tidak puas dengan hasil putusan yang menyatakan bahwa pasangan calon bupati nomor urut 01, yaitu Erdi Dabi dan Jhon Wilil di Pilkada Kabupaten Yalimo didiskualifikasi, kemudian massa melakukan aksi pembakaran terhadap beberapa gedung milik pemerintahan," Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Kamal dalam keterangannya saat itu.
Sesaat setelah putusan MK pada Selasa (29/6), massa langsung membakar sejumlah kantor pemerintahan. Menurut Kombes Kamal, ada 8 kantor pemerintah yang dibakar massa. Tak hanya itu, jalan menuju lokasi juga ditutup massa.
"Adapun kantor pemerintahan yang dibakar oleh massa yaitu kantor KPU, kantor Bawaslu, kantor Gakkumdu, kantor DPRD, kantor Dinas Kesehatan, kantor BPMK, kantor Perhubungan, Bank Papua, dan seluruh akses jalan ditutup oleh massa," ujarnya.
Hingga sehari setelah putusan MK, tepatnya pada Rabu (30/6), massa yang tidak terima dengan putusan MK masih berbuat anarkis. Mereka menutup akses menuju bandara di Yalimo dan memblokade jalan.
"Bandara masih diblokir dan jalan dari Wamena juga diblokir. Kami masih laksanakan komunikasi dengan beberapa pihak," ujar Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustofa Kamal saat dihubungi, Rabu (30/6).
Pada Kamis (1/7), polisi menurunkan 100 personel untuk membuka akses bandara dan jalan di Yalimo yang ditutup massa. Hari itu Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustofa Kamal mengklaim situasi di Yalimo telah kondusif.
"Iya (pemblokiran jalan) sudah dibuka, sudah clear," ujar Kamal saat dimintai konfirmasi, Kamis (1/7).
"Pasukan 2 peleton tiba di Yalimo," ucapnya.
Pada hari itu juga Kapolres Yalimo masih terus berkomunikasi dengan pendukung para paslon. Kepolisian berupaya agar tidak terjadi bentrokan.
"Kapolres masih lakukan komunikasi dengan pendukung kedua belah pihak agar tidak terjadi bentrok," kata Kamal.
Pertemuan digelar pada Rabu (30/6), di mana Kapolres Yalimo AKBP Hesman S Napitupulu didampingi Pabung Kodim Karangka Mayor Inf Tri Fachriansyah bertemu tokoh agama dan tokoh masyarakat Yalimo di Distrik Elelim.
"Kapolres Yalimo beserta personel melaksanakan patroli di seputaran Distrik Elelim dan melakukan pemantauan di beberapa lokasi kejadian. Selanjutnya Kapolres Yalimo, Pabung Kodim Karangka, tokoh agama dan tokoh masyarakat melaksanakan pertemuan guna membahas situasi yang terjadi," kata Kombes Kamal dalam keterangan tertulis, Rabu (30/6).
Kamal mengatakan pihak TNI-Polri terus berupaya mencegah korban dengan mengamankan masyarakat ke pos masing-masing. Pertemuan dengan tokoh agama dan masyarakat ini juga dilakukan untuk menenangkan warga.
"Kami berharap masyarakat dapat menahan diri dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab serta tidak melakukan aksi-aksi yang dapat merugikan bersama. Mari bersama-sama menjaga situasi kamtibmas sehingga terciptanya kondusivitas di Kabupaten Yalimo," ujarnya.
Sebanyak 1.146 orang di Kabupaten Yalimo, Papua, mengungsi ke tempat aman pascakerusuhan yang terjadi sesaat setelah keputusan MK terkait Pilkada Yalimo pada 29 Juni 2021.
Dandim 1702/Jayawijaya Letkol Inf Arif Budi Situmeang mengatakan pihaknya akan mendukung kepolisian untuk memberikan perlindungan agar pengungsi tidak meninggalkan kabupaten itu menuju Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
"Kami berupaya melakukan pemulihan di sana saja, serta mendata ruko dan kios yang dibakar massa," kata Arif Budi Situmeang melalui telepon seluler, Kamis (1/7/2021), seperti dilansir Antara.
Arif Budi Situmeang menyebutkan 1.146 pengungsi itu tersebar di Koramil Yalimo 423 orang, Kodim Kerangka Yalimo 77 orang, Polres Yalimo 526 orang, Gereja JRP 80 orang, dan Gereja Kingmi 40 orang.
Hingga Kamis (1/7), Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum memutuskan jadwal tahapan pemungutan suara ulang pada pilkada di Yalimo setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi. Mereka melihat kondisi di wilayah pascapembakaran kantor KPU dan DPRD serta pemblokiran jalan.
"Betul (pelaksanaan pilkada tergantung kondisi). Saat ini fokus pada koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Termasuk dengan jajaran penyelenggara di tingkat provinsi dan kabupaten," kata komisioner KPU I Dewa Raka Sandi saat dihubungi, Kamis (1/7).
Sandi menyebut pihaknya telah mulai membahas tahapan pilkada ulang setelah MK memutuskan pilkada ulang dimulai dari tahap pendaftaran calon.
"Kami KPU telah melaksanakan rapat koordinasi dengan KPU Kabupaten Yalimo setelah putusan MK dibacakan. Selanjutnya, siang tadi juga dilaksanakan rapat kembali dengan KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten Yalimo," katanya.
"Mengenai kapan jadwal tahapan ditetapkan nanti, akan disampaikan jika sudah ditetapkan. Saat ini masih dalam proses," katanya.
Warga saat ini masih mengungsi di instalasi militer milik TNI-Polri serta gereja yang ada di Elelim karena, selain masih takut, ada yang rumahnya dibakar massa.
Karena itu, banyak di antara mereka yang meminta dikawal saat evakuasi ke Wamena, kata Fakhiri seraya mengaku TNI-Polri siap mengawal warga yang ingin ke Wamena guna menghilangkan traumanya.
Aparat keamanan saat ini sudah ditambah, baik TNI maupun Polri, dan pihaknya sudah bertemu dengan massa pendukung 01 yang hasilnya akan dilaporkan ke pimpinan, kata Irjen Pol Fakhiri.(red)
Source detiknews